Rabu, 09 Oktober 2013

Peristiwa G30S 1965 Dan Indonesia Saat Ini

Hari ini kita kembali mengenang peristiwa G30S 1965. Tidak bisa dimungkiri, peristiwa 48 tahun silam itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini.

Peristiwa G30S mengawali berbagai kejadian kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pertama, G30S telah menjadi dalih bagi Soeharto untuk menumpas organisasi-organisasi kiri dan menggulung kekuasaan Soekarno. Kedua, G30S telah menjadi dalih bagi Soeharto untuk melakukan pembantaian massal terhadap jutaan bangsa Indonesia yang dicap ‘komunis’. Ketiga, pasca peristiwa itu Indonesia memasuki masa gelap, yakni kediktaroran rezim Orba yang berlangsung selama 32 tahun.

Di bawah rezim Orba, kehidupan ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berubah total. Sebelum 1965, hampir semua sektor perekonomian sudah nyaris berada di bawah kendali bangsa Indonesia. Saat itu pemerintahan Soekarno berambisi besar membawa Indonesia menjadi negara berdikari secara ekonomi. Namun, sejak Orba berkuasa, modal asing dipanggil kembali untuk mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia. Tak hanya itu, aset-aset ekonomi beralih ke tangan swasta, baik swasta asing maupun swasta domestik/kroni Soeharto.



Sejak Orba berkuasa, kehidupan politik kita mengalami kemunduran. Rakyat dijauhkan dari kehidupan politik. Di bawah konsep ‘massa mengambang’, peran politik rakyat dibatasi hanya sekedar mencoblos lima tahun sekali. Organisasi-organisasi massa yang dibolehkan berdiri harus menyatakan loyalitasnya kepada rezim Orba. Tak hanya itu, kebebasan menyatakan pendapat, yang notabene dijamin oleh UUD 1945, dilarang oleh penguasa Orba dan militer.

Di bawah kekuasaan Orba, kehidupan budaya bangsa Indonesia juga mundur ke belakang. Para seniman tidak menemukan ruang bebas untuk berekspresi, apalagi jika menjadikan seni sebagai sarana untuk mengungkapkan realitas. Media massa dibungkam. Buku-buku, terbitan, dan bacaan-bacaan dikontrol ketat. Bila isinya melenceng dari kehendak Orba, maka buku tersebut akan dilarang atau dibakar. Hampir semua bahan ajaran sejarah, termasuk yang diajarkan di sekolah-sekolah, adalah hasil rekayasa rezim Orba. Semua sejarah Indonesia yang berbau Soekarno, PKI, maupun kiri dihilangkan dari sejarah resmi.

Sejak Orde Baru, nasionalisme dipisahkan dengan semangat revolusi nasional, yakni anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Akibatnya, nasionalisme hasil ramuan orde baru terasa hambar dan chauvinistik. Di satu sisi, jargon-jargon ‘NKRI harga mati’ terus dikumandangkan, tetapi di sisi lain, penjarahan kekayaan alam dan penguasaan aset ekonomi nasional oleh modal asing berjalan tanpa rintangan.

Imajinasi kebangsaan kita juga makin redup. Indonesia, yang dulu dibayangkan oleh para pendiri bangsa kita sebagai “wadah bagi semua bangsa Indonesia yang beranekaragam suku, agama, dan adat-istiadat”, kini mulai compang-camping akibat menguatnya sentimen kedaerahan, kesukuan, keagaman, dan dikotomi pribumi versus non-pribumi. Indonesia hari ini makin dikotori oleh aksi-aksi intoleransi dalam kehidupan beragama, perkelahian antar-kampung, tawuran pelajar/mahasiswa, dan berbagai aksi barbarisme lainnya.

Indonesia hari ini juga makin jauh dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ketidakadilan ekonomi makin nyata dalam berbagai bentuknya: kepemilikan aset ekonomi di tangan segelintir kaum kaya; proyek pembangunan hanya terkonsentrasi di daerah tertentu saja; dan mayoritas rakyat kehilangan akses terhadap sarana produksi dan layanan kebutuhan dasar. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sudah dikavling-kavling oleh korporasi asing. Sementara rakyat yang hidup di atasnya diusir paksa.

Sementara utang luar negeri Indonesia, yang sebagian besar diwariskan oleh Orde Baru, kian menumpuk. Hingga tahun 2013 ini, utang luar negeri Indonesia sudah menembus Rp 2.036 triliun. Lebih besar dari APBN kita (2013) yang hanya Rp 1.726 triliun. Dan, semua beban utang itu ditimpakan kepada rakyat Indonesia untuk membayarnya melalui pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi impor, dan lain-lain.

Hasil dari depolitisasi dan deideologisasi era Orba makin terasa sekarang. Gelanggang politik kita sekarang ini tidak lagi diisi dengan politisi penuh gagasan, cita-cita politik, dan keberpihakan pada rakyat. Partai politik dibangun tanpa ideologi. Yang dijual hanya sosok Ketua Umum dan tokoh-tokohnya. Akibatnya, hampir semua partai tidak punya agenda politik dan tidak punya keberpihakan. Jangan tanyakan apa proyeksi mereka mengenai Indonesia masa depan, program dan tujuan partai mereka saja tidak jelas.

Akibatnya, tidak sedikit orang Indonesia melihat masa depan dengan pesimisme. Mereka merasa Indonesia kini dalam lorong gelap tanpa ujung. Mereka pupus harapan. Karena itu, tak sedikit diantara mereka yang merindukan ‘suasana Orba’. Poster bergambar Soeharto dengan tulisan ‘Piye kabare lhe? Enak jamanku tho?’ bertebaran. Entah siapa yang secara sengaja menebarnya.

Tetapi, itulah warisan Orba yang penting: penghapusan ingatan sejarah. Ingatan sejarah bangsa kita yang revolusioner, yakni perjuangan anti-kolonial dan Revolusi Nasional, hampir tidak pernah disentuh lagi oleh generasi yang dilahirkan di era Orba hingga sekarang. Warisan Orba lainnya yang juga cukup bermasalah adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Bukannya bermimpi menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kita malah terbuai mimpi indah tentang harga sembako yang terjangkau di era Orba. Padahal, Bung Karno pernah berpesan, “Jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk bekerja, perlu pula mempunyai imagination.”

Kini, setelah Orba runtuh, berbagai cerita rekayasa Orba mengenai peristiwa G30S 1965 mulai terkuak. Berbagai kesaksian, dokumen, dan hasil penelitian mengenai peristiwa itu mulai banyak tersebar. Saatnya kita membaca kembali peristiwa itu secara kritis dan mengambil pelajaran darinya. Mari kita membuka kembali kertas-kertas mengenai sejarah bangsa kita,  tentang pemikiran para pendiri bangsa, dan Revolusi Indonesia. Nasionalisme kita yang progressif, yang berwatak anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, harus kita semai kembali. Sastra, film dan seni, juga teater rakyat dan seni-seni tradisionil yang tidak merintangi kemajuan, harus ditumbuh-kembangkan kembali guna memperkaya imajinasi bangsa kita. Mari merebut kembali kepercayaan diri dan martabat kita sebagai sebuah bangsa.

Sumber: Berdikari Online